Latar Belakang

Berdasarkan survey kesehatan indera tahun 1996 menunjukkan angka kebutaan di Indonesia adalah 1,5% dengan penyebab utama adalah Katarak (0,78%), angka ini merupakan angka terbesar di Asia Tenggara dengan pertambahan setiap tahunnya 0,1%. WHO memperkirakan 12 orang menjadi buta setiap menit di dunia dan 4 orang berasal dari Asia Tenggara dan 1 orang berasal dari Indonesia.

Sebagian besar orang buta di Indonesia berada di daerah miskin dengan sosial ekonomi lemah. Fakta tersebut juga diketemukan di Provinsi Bali dan mengingat fungsi RS Indera adalah sebagai Pusat Rujukan Kesehatan Indera dan pelayanan kesehatan perorangan serta tidak memiliki kewenangan mengkoordinasikan wilayah.

Melihat fakta diatas dengan kompleksitasnya pelayanan operasi katarak baik dari kebutuhan sumber daya manusia terutama dokter spesialis mata, kewenangan koordinasi wilayah ada pada Dinas Kesehatan Provinsi, penggerakkan peran serta masyarakat melalui tim penggerak PKK, dan juga dukungan sarana dan prasarana (obat, biaya operasional kendaraan, bahan habis pakai, honor dokter spesialis dan perawat), maka RS Indera untuk dapat melaksanakan pelayanan Operasi Katarak kepada masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses rumah sakit, tentu RS Indera tidak dapat berdiri sendiri, sehingga diperlukan suatu inovasi menciptakan sistem pelayanan terintegrasi dari semua komponen tersebut diatas dengan melaksanakan langkah-langkah : koordinasi, komunikasi dan advokasi kepada Bapak Gubernur serta stakeholder yang lainnya, sehingga terbentuk Komite Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan Provinsi Bali tahun 2009 dengan SK Gubernur No.7/05-C/HK/2009, dengan melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kab./Kota sebagai koordinator wilayah, PERDAMI untuk penggerakkan dokter spesialis mata seluruh Bali, PKK untuk menggerakkan peran serta masyarakat serta Puskesmas untuk penemuan kasus dan RS Indera menyiapkan sarana dan prasarana (mobil operasi katarak, obat dan pembiayaan).

Sasaran

Penduduk miskin yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan

Pelaksanaan
1. Screening

Kegiatan screening / penemuan penderita buta dilaksanakan dengan melibatkan puskesmas setempat, Tim Penggerak PKK dan Anggota PERDAMI yang mewilayahi Kabupaten tempat pelaksanaan screening.

2. Tahapan Pelaksanaan Operasi katarak

3. Follow Up

Satu hari setelah dilaksanakan operasi dilanjutkan dengan follow up / kontrol pertama tujuannya untuk mengetahui kemajuan / hasil operasi, dan apabila diperlukan juga diberikan kacamata.

4. Hasil

Adapun hasil operasi katarak yang dilaksanakan tahun 2009 sebanyak 1.062 orang dari target 1.000 orang.
Untuk tahun 2010, kegiatan ini tetap dilaksanakan dengan SK Gubernur No.94/03-B/HK/2010.

Cakupan Screening Per Kabupaten / Kota Tahun 2009

Hasil Operasi Katarak Per Kabupaten / Kota Tahun 2009

Baca Selengkapnya>